Hidayatullah Bersikap Netral Terhadap Semua Kekuatan Politik
Rakernas III Hidayatullah di Samarinda menyepakati beberapa program diantaranya, bersikap netral dengan semua kekuatan politik. Dari sejumlah program yang ditetapkan bidang ekonomi dan usaha milik organisasi mendapat porsi terbesar. Sedangkan isu politik hanya disinggung ala kadarnya.
Sebagaimana yang disampaikan BM Wibowo, Sekjen DPP Hidayatullah, dalam bidang ekonomi peserta Rakernas III menyepakati akan mengembangkan Baitul Mal Hidayatullah (BMH) hingga ke tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. BMH menjadi akan dijadikan partner dalam memberikan pelayanan ummat di setiap kabupaten. Selain itu organisasi berkomitmen mendukung tumbuhkan kader-kader Hidayatullah di bidang ekonomi dengan cara mendirikan Asosiasi Pengusaha Hidayatullah (Aphida).
”Kita lakukan dengan cara memberikan pelatihan, menjalin kerjasama, membangun networking di bidang pemasaran dan kerjasama dengan pihak luar negeri,” kata Hariadi, Ketua Aphida.
Dalam rapat tersebut juga disepakati pentingnya membuat satu badan usaha milik organisasi (BUMO) di Hidayatullah tingkat kabupaten. Sedangkan untuk perusahaan dan sekolah yang sudah maju akan lakukan kerjasama franchising dengan pihak lain. ”Hidayatullah Media Grup, Sekolah Integral Hidayatullah di Surabaya, adalah beberapa contoh amal usaha milik Hidayatullah yang akan didorong untuk melakukan pengembangan dengan cara franchising,” tambah Hasan Ibrahim Ketua Dewan Ekonomi Hidayatullah.
Terkait dengan isu ekonomi, Hidayatullah akan mendorong peningkatan sinergi lembaga bisnis dengan lembaga dakwah.
”Khususnya dalam pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) demi peningkatan kualitas lingkungan yang memberi manfaat ke dalam lembaga bisnis.” kata Sekjen DPP Hidayatullah BM Wibowo.
Dalam bidang dakwah dan pengkaderan serta keanggotaan, Hidayatullah akan mengintensifkan pembentukan pos-pos Majelis Ta’lim Quran (MTQ) di setiap tingkat kabupaten untuk mengembangkan kegiatan taklim Al-Quran. Selain itu juga dilakukan training bina aqidah untuk masyarakat luas melalui pengurus Hidayatullah yang ada di tingkat kabupaten dan propinsi.
Selain itu training marhalah ula, yang merupakan training pengkaderan tingkat awal anggota Hidayatullah, menjadi agenda tiap semester di Dewan Pimpinan Daerah Hidayatullah yang ada di kabupaten.
Sedangkan marhalah wustha yang merupakan training bagi pengurus Hidayatullah akan diadakan setahun sekali di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah. Tidak lupa pula gerakan dakwah mengajar dan belajar Al-Quran (Grand MBA) digalakkan di berbagai tempat, misalnya di kantor-kantor pemerintah dan swasta.
”Agar semakin sedikit orang buta huruf Al-Quran,” kata Moh Tasrif memberikan komitmen.
Yang tidak kalah penting dari hasil Rakernas adalah bidang pendidikan dan sosial dalam bentuk sandarisasi manajemen sekolah Standar Sekolah Hidayatullah (SSH).
Hidayatullah juga akan membuka kesempatan beasiswa bagi mahasiswa untuk masuk di tiga perguruan tinggi milik Hidayatullah seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman al Hakim (STAIL) surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah di Balikpapan dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM). Selain itu, pada tahun 2008 akan dilangsungkan jambore nasional SAR hidayatullah.
Sementara itu, isu politik tidak terlalu banyak disinggung, bahkan hanya menjadi salah satu poin dalam rekomendasi yang bersifat eksternal. Dalam rekomendasi yang menyangkut eksternal Hidayatullah ini misalnya, bidang pendidikan Hidayatullah mengusulkan kepada pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20% dengan cakupan formal maupun informal.
”Dai sebagai guru masyarakat hendaknya mendapat perhatian sebagaimana guru sekolah.”
Sedangkan dalam bidang politik, Hidayatullah akan menjaga netralitas organisasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah dengan menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik.
